Lubuklinggau, Sumselbetwork.com-Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, memperingatkan seluruh kepala daerah serta kementerian untuk siap menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2026.
Sebab berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi medio Januari hingga Desember 2025 mencapai 2,92 persen. Sedangkan ambang idealnya inflasi berada di 1,5 persen hingga 2,5 persen.
“Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa inflasi tahunan (year-to-year) Indonesia periode Januari hingga Desember 2025 berada di angka 2,92%. Angka ini dinilai masih cukup terkendali meski Indonesia sedang menghadapi situasi sulit,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi evaluasi pengendalian inflasi daerah secara virtual, Senin (12/1/2026) lalu.
Saat itu, Tomsi membedah capaian inflasi nasional tahun 2025.
Dikatakannya saat ini inflasi berada di level 2,92 persen. Apalagi negara sedang mengalami musibah di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, ini adalah hasil perjuangan semua pihak.
Kendati mengalami lonjakan di beberapa titik, namun kenaikan itu masih berada dalam rentang batasan yang ditetapkan.
Lanjut Tomsi, sesuai parameter Bappenas, angka inflasi ideal berada pada titik tengah 1,5% hingga 2,5%, dengan batas atas toleransi di level 3,5%.
Setelah mendengarkan pemaparan dari berbagai kementerian, Tomsi Tohir memberikan instruksi khusus kepada seluruh kementerian, kepala daerah, dan kepala dinas di seluruh Indonesia untuk fokus membedah masalah yang terjadi sepanjang tahun 2025.
Tomsi menegaskan bahwa pada rapat minggu depan, pemerintah akan memaparkan daftar daerah yang memiliki “Rapor Merah” selama tahun 2025.
“Pemerintah daerah yang rapornya merah akan dimintai penjelasan mengenai upaya apa saja yang akan ditempuh pada tahun 2026. Komitmen pemerintah pusat jelas, memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen,” tegasnya.
Di sela rapat, agenda juga diisi dengan pemaparan dari Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., mengenai peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Imran memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Magetan.
Berdasarkan data realisasi dukungan penganggaran perumahan pada APBD Kabupaten/Kota tahun 2025, Magetan berhasil menempati posisi kedua nasional dalam daftar 10 besar daerah dengan realisasi tertinggi. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Magetan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui sektor hunian.
Dalam rakor ini, Pemerintah Kota (Pemkot) dihadiri Sekda Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, H Emra Endi Kesuma, Kepala Dinas Pertanian, Hj Dwi Eri Yanti, Kabag Perekonomian, Yulia Efrina dan perwakilan OPD terkait.(*)
